Demokrasi untuk Siapa?

Republika, Kamis, 29 Nopember 2007
Surwandono
Dosen Fisipol UMY dan Kandidat Doktor Ilmu Politik UGM

Istilah demokrasi senantiasa disenandungkan sebagai hubungan antara demos dan kratein, sebuah relasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan objek, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Apakah senandung manis istilah demokrasi ini telah mawujud dalam bangsa Indonesia, yang sedang senang-senangnya mendapat anugerah sebagai negara yang demokratis.

Siapakah yang mendapat keuntungan spesifik dari konsep yang bernama demokrasi, rakyatkah atau yang lain. Jika rakyat yang dapat, mengapa rakyat hanya jadi pelanduk demokrasi, juga menjadi korban demokrasi. Rakyat masih lapar dan miskin, sementara para elite yang berperan sebagai gajah sudah tidak lapar, bahkan sangat kekenyangan atas fasilitas yang menumpuk sebagai bagian dari apa yang disebut demokrasi. Wajib hukumnya bagi bangsa ini untuk mencoba mawas diri terhadap demokrasi.

Kilas balik
Adalah seorang Riswandha Imawan (almarhum) dalam pidato guru besar di Fisipol UGM menyampaikan kritik yang sangat kritis kepada apa yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi Indonesia mulai bergerak jauh untuk tidak mengabdi kepada kepentingan rakyat. Demokrasi telah menjadi kendaraan efektif bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan, dan bukan lagi diikhtiarkan untuk rakyat. Kalaupun ada konsep ikhtiar untuk rakyat, semua hanya dalam lips service dan gincu dalam janji-janji kampanye dan sederet visi misi dalam kerangka mimpi. Ingat, hanya dalam mimpi, bukan kenyataan.

Sebagai sebuah konsep, demokrasi telah mengalami dinamika yang sangat berarti. Setting demokrasi Yunani yang dianggap sebagai tonggak awal demokrasi sangatlah berbeda dengan setting demokrasi dalam sejarah Eropa. Mari kita lihat sejatinya tonggak demokrasi yang bernama Magna Charta. Magna Charta sejatinya merupakan persekutuan antara pedagang dan para pangeran dari para selir yang tidak mendapatkan ascribed status untuk menjadi top elite. Dengan sistem kerajaan Inggris yang konservatif, yang berhak menjadi top elite adalah putra pertama dari permaisuri, bukan yang lain.

Persekutuan itu sejatinya, jauh panggang dari api, jauh dari kepentingan rakyat. Para pedagang ketika berkongsi dengan para pangeran, agar jika para pangeran nanti mendapatkan peluang untuk berkuasa maka akan mendapat fasilitas, minimal mendapatkan pengurangan pajak-pajak. Demikian pula bagi pangeran kerajaan berkongsi dengan para pedagang bisa memaksa raja untuk memberikan ruang besar bagi transformasi kekuasaan secara lebih terbuka. Pedagang sebagai representasi kelas menengah, diyakini para pangeran sebagai kelompok masyarakat yang pragmatis untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk menurunkan pajak, para pedagang tidak berkongsi dengan masyarakat luas, karena banyaknya masalah yang akan timbul. Pedagang dengan rakyat hakikatnya sangat berjarak, sehingga kongsi pedagang dengan masyarakat luas sangat sulit dijumpai dalam realitas politik. Demikian pula para pangeran tidak memilih berkongsi dengan rakyat, karena justru akan membuat reputasi pangeran jatuh. Pangeran akan mudah kena stigma sebagai gila kekuasaan, tidak tahu diri dan sederet cacian yang memerahkan telinga.

Bagaimana dengan dinamika demokrasi di Indonesia? Apakah demokrasi di Indonesia digerakkan oleh nalar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat? Untuk ukuran prosedural, kita bisa menjawab ya, namun jika kita tilik secara substantif, sangat jauh dari nalar itu. Mari kita lihat satu per satu. Pertama, dalam proses pilkada, pemilu, dan pilpres, peran elite dan kongsi kekuatan ekonomi pedagang jauh lebih diperhatikan oleh DPP, DPW, dan DPD suatu partai politik dibandingkan kongsi dengan rakyat. Partai menjadi eksekutor dalam menentukan nomor urut calon sebelum dieksekusi oleh rakyat. Seorang kandidat yang populer di mata rakyat namun tidak bisa menjalin kongsi dengan pedagang dan elite, akan mudah disingkirkan.

Kedua, dalam konteks berjalannya pemerintahan, teramat sering rakyat harus gigit jari secara dalam-dalam untuk menahan kemarahan yang meledak, dan kelaparan yang amat sangat akibat kebijakan elite terpilih yang jauh dari sikap pro-rakyat. Nama-nama rakyat yang terpajang dalam sejumlah nama lembaga ternyata tidak membangun kesadaran kelembagaan untuk mengembangkan sikap pro-rakyat. Lembaga politik justru lebih berempati dengan memberikan jalan tol kepada para pedagang. Namun jika rakyat hendak menuntut pertanggungjawaban lembaga politik, maka rakyat harus melewati jalan yang terjal, melelahkan, penuh pengorbanan, untuk sekadar menyampaikan aspirasi.

Hakikatnya yang melaksanakan pemerintahan cenderung menggunakan nalar-nalar elite daripada nalar rakyat. Inilah yang sering disebut Robert Mitchel sebagai fenomena hukum besi oligharki. Ketiga, para elite politik sedemikian bangga ketika Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Namun, rakyat justru tidak bangga dengan gelar kosong tersebut. Bagaimana bangga dengan gelar itu, jika masih banyak rakyat menjerit karena kemiskinan dan ketidakadilan kebijakan pemerintah. Demokrasi tidak bisa membuat rakyat bisa tidur nyenyak, makan kenyang, hidup aman dan tentram.

Demokrasi justru semakin menyejahterakan elite daripada menyejahterakan rakyat. Demokrasi justru banyak mempopulerkan elite daripada menentramkan elite. Rakyat telah menjadi kuda troya bagi elite untuk mendapatkan kekuasaan. Banyak telah kita saksikan pesta demokrasi dalam pentas pilkades atau pilkada justru melahirkan ketegangan dan kekerasan di tingkat rakyat untuk mendukung elite. Beberapa kasus pilkada dalam sebulan terakhir, cukup memberikan bukti bahwa para elite justru memainkan peran massa untuk menggoyang proses pilkada demi memuluskan pencapaian kekuasaan.

Kembalikan ke rakyat
Bandingkan antara Magna Charta dan Revolusi Prancis. Teramat berbeda jika merenungkan dua tonggak demokrasi dunia tersebut. Magna Charta telah memapankan kongsi pedagang dengan pangeran, Sedang Revolusi Prancis telah memapankan sistem demokrasi untuk memerankan rakyat sebagai aktor utama, jauh dari kongsi-kongsi elite pangeran dan pedagang.

Sudah selayaknya bangsa ini dalam menatap proses demokrasi, mulai melakukan kaji ulang dan kaji tindak atas semua peristiwa demokrasi. Bohong besar mereka yang menyatakan seorang elite yang demokratis dan amanah, jika ia bisa tidur nyenyak di tengah rintihan rakyat yang tidak bisa tidur karena menahan lapar. Adalah juga tidak demokratis, jika elite bisa tenteram hati dan pikiran karena melakukan refreshing dan menikmati fasilitas demokrasi nan megah di tengah rakyat yang mengais rezeki dari onggokan sampah yang bau, panas, dan anyir.

Adalah pantas seorang elite yang mengaku demokratis, jika ia bisa meneladani perilaku Umar bin Khattab yang tidak bisa tidur karena memikirkan nasib kesengsaraan rakyat. Untuk bisa tidur nyenyak dan makan secara nyaman, Umar bin Khattab telah mengikhtiarkan dirinya untuk diwakafkan kepada rakyat. Sikap ini akhirnya diwarisi oleh seorang Umar bin Abdul Aziz, yang sedemikian rigid dan amanah dalam menjalankan perannya. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz harus bersikap ekstrem kepada keluarga jika menyangkut penggunaan fasilitas negara.

SIkap demokratis Umar bin Aziz ini kemudian terabadikan dalam sejarah keemasannya. Dengan menerapkan kepemimpinan yang amanah dan dengan mengabdikan hidupnya untuk kesejahteraan rakyat atas ridha Allah, di zamannya sangat sulit ditemukan orang yang pantas menerima zakat atau menerima daging kurban. Artinya, menerapkan prinsis demokratis yang berketuhanan akan mampu membawa nalar demokrasi menjadi nalar kesejahteraan.

Namun, jangan-jangan para elite kita, justru menggunakan nalar Lipset yang menyatakan bahwa kesejahteraan menjadi pendorong nalar demokrasi bukan sebaliknya, untuk menutupi aib-aib kegagalan demokrasi. Nalar tersebut dengan mudahnya bisa digunakan para elite untuk mengelak dari tanggung jawab moral. Jika sudah demikian nalar demokrasi yang diyakini oleh para elite, rakyat bersama-sama harus meminta pemerintah untuk mengubah pengertian demokrasi sebagai upaya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, menjadi sebuah upaya dari elit, oleh elit, dan untuk elit.

Ikhtisar

– Demokrasi yang kini berjalan di Indonesia, belum bisa diartikan sebagai sebuah proses dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
– Proses demoktasi yang berlangsung saat ini lebih banyak membawa keuntungan bagi para elite, saat rakyat semakin sengsara.
– Prinsip-prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kondisi seperti itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: